Hukum

Istilah P18, P19, P21 Didalam Perkara Pidana

BERITA HUKUM – Didalam dunia hukum khususnya Pidana, sering kita mendengar istilah kode P18, P19 ataupun P21 baik di media masa maupun Media Elektronik. Kadang-kadang orang yang tidak mengerti arti dari kode-kode tersebut diatas hanya bertanya-tanya, dalam hal ini kami akan jelaskan  tentang kode-kode yang seringkali kita mendengarnya berdasarkan Peraturan Hukum yang berlaku.

Kode-kode tersebut didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Kode-kode tersebut adalah “ kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana.”

Lebih lengkapnya rincian dari kode-kode Formulir Perkara adalah:

P-1         Penerimaan Laporan (Tetap)

P-2         Surat Perintah Penyelidikan

P-3         Rencana Penyelidikan

P-4         Permintaan Keterangan

P-5         Laporan Hasil Penyelidikan

P-6         Laporan Terjadinya Tindak Pidana

P-7         Matrik Perkara Tindak Pidana

P-8         Surat Perintah Penyidikan

P-8A      Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan

P-9         Surat Panggilan Saksi / Tersangka

P-10       Bantuan Keterangan Ahli

P-11       Bantuan Pemanggilan Saksi / Ahli

P-12       Laporan Pengembangan Penyidikan

P-13       Usul Penghentian Penyidikan / Penuntutan

P-14       Surat Perintah Penghentian Penyidikan

P-15       Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara

P-16       Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana

P-16A    Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

P-17       Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan

P-18       Hasil Penyelidikan Belum Lengkap

P-19       Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi

P-20       Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis

P-21       Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap

P-21A    Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap

P-22       Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

P-23       Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

P-24       Berita Acara Pendapat

P-25       Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara

P-26       Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

P-27       Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan

P-28       Riwayat Perkara

P-29       Surat Dakwaan

P-30       Catatan Penuntut Umum

P-31       Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)

P-32       Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk Mengadili

P-33       Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara APB / APS

P-34       Tanda Terima Barang Bukti

P-35       Laporan Pelimpahan Perkara Pengamanan Persidangan

P-36       Permintaan Bantuan Pengawalan / Pengamanan Persidangan

P-37       Surat Panggilan Saksi Ahli / Terdakwa / Terpidana

P-38       Bantuan Panggilan Saksi / Tersngka / terdakwa

P-39       Laporan Hasil Persidangan

P-40       Perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Ketua PN / Penetapan Hakim

P-41       Rencana Tuntutan Pidana

P-42       Surat Tuntutan

P-43       Laporan Tuntuan Pidana

P-44       Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera setelah Putusan

P-45       Laporan Putusan Pengadilan

P-46       Memori Banding

P-47       Memori Kasasi

P-48       Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan

P-49       Surat Ketetapan Gugurnya / Hapusnya Wewenang Mengeksekusi

P-50       Usul Permohanan Kasasi Demi Kepentingan Hukum

P-51       Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat

P-52       Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat

P-53       Kartu Perkara Tindak Pidana

Demikian yang kami ketahui, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang membacanya juga untuk menambah pengetahuan bagi rekan-rekan semuanya.

Terima kasih

Posted by Robby ANDRIAN,SH.,MH

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Close
Close