HukumRagam

DPRD Wajo Minta Sosialisasi E-Tilang Online Ditingkatkan

BERITA WAJO – Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Wajo melaksanakan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait sebagai tindak lanjut dari aspirasi LBH Bakti Keadilan terkait sistem E- Tilang

Sebelumnya LBH Bakti Keadilan dan beberapa LSM beraspirasi di Gedung DPRD Wajo terkait pelaksanaa tilang online atau E-Tilang yang dinilai tidak sesuai mekanisme dan telah memberatkan masyarakat.

Direktur LBH Bakti Keadilan Bakri Remmang meminta agar E-Tilang dihentikan karena selain menyusahkan masyarakat juga sosialisasi tilang online belum maksimal ditambah lagi adanya sitaan uang jaminan yang berpotensi menimbulkan pungli

Usai rapat kerja internal, Anggota Komisi I DPRD Wajo Sumardi Arifin mengatakan, DPRD Wajo telah duduk bersama dengan pihak kepolisian (Lantas), Kejaksaan, BRI dan dari pihak LBH BK.

“Dengan adanya peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang E- Tilang, disinyalir ada masyarakat merasa keberatan karena proses ini menjadi rumit dan bertele-tele sehingga ada aspirasi masuk,”ujar Sumardi. Senin 16/4/17.

Tapi disisi lain, kata Sumardi, munculnya peratutan E-Tilang ini sebenarnya, untuk mengurangi sistem pungli dan transaksi tidak benar dilapangan. Sehingga masyarakat diarahkan untuk transaksi langsung.

“Setelah tadi kita pertemukan, ternyata, ini hanya ada kesalah pahaman di masyarakat kita. Karena mereka belum memahami seutuhnya tentang sistem ini,”terangnya.

(Sumber Foto : Compas.com)

Adapun salah satu syarat mengenai pengembalian uang jaminan, tambah Sumardi, itu harus ada surat keterangan dari pihak kejaksaan apabila telah selesai inkra dan bisa mengambil barang butri misalnya di BRI.

“BRI bisa mengembalikan sisa uang jaminan setelah dia bawa beberapa bukti-bukti yang bisa menjadi referensi seperti KTP,surat keterangan Inkra dari jaksa dan syarat yg lainnya,”tambah politikus PKB itu.

DPRD Wajo pun menyarankan agar sosialisasi lebih ditingkatkan agar masyarakat dapat paham sistem ini.

“Kita menyarankan ke kepolisian untuk lebih menggalakkan sosialisasi tentang E- Tilang agar masyarakat paham pelaksanaan mekanismenya,”pungkasnya.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Close
Close